GITA SWARA FM

Puluhan Perangkat Desa Lombok Utara Keluhkan Honor Belum Cair

Lombok Utara-Perangkat desa se Kabupaten Lombok Utara mengeluhkan honor yang belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten(Pemkab) sejak Januari hingga Maret 2013. Akibatnya untuk menutupi kebutuhan hidup sehari sehari-hari sebagian besar perangkat desa harus mengangkat hutang di tetangga atau di lembaga keuangan yang ada di desa.

Sejak diberlakukan kebijakan lima hari kerja oleh Pemda KLU, persis para perangkat desa tidak dapat melakukan aktivitas lain, karena mereka harus masuk pagi dan pulang sore hari. Sementara honor yang mereka terima tetap pada angka Rp. 750 ribu perbulan dan sering terlambat sampai tiga bulan.
Kepala Desa Sambik Elen, kecamatan Bayan, Muhammad Katur, kepada media (18/3) mengaku,  hampir setiap memasuki tahun baru honor kepala desa dan perangkatnya terlambat cair. Menurutnya seharusnya pemda memberikan honor bagi kepala desa dan perangkatnya setiap awal bulan. Karena dampak dari keterlambatan ini membuat sebagian perangkat berutang untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya, tegas M.Katur.
Sementara itu M.Sairi, salah seorang perangkat desa Karang Bajo, Bayan mengatakan, disatu sisi Pemda mensyaratkan para perangkat desa untuk bekerja dengan baik. Namun disisi lain kesejahteraannya kurang dipedulikan. Terutama soal seringnya keterlambatan gaji dan tunjangan yang menjadi kewajiban pemerintah tersebut.(ntb7)

GITA SWARA FM:

Bupati KLU Buka Musrenbang RKPD

8 Maret 13 | 05:58

Lombok Utara, SK - Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, 7/3/13 membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2014.

Acara yang berlangsung di Bay Marina Medana tersebut, selain dihadiri sekertaris Bappeda provinsi NTB, Drs. HM. Husni Tamrin, juga hadir Sekda KLU, H. Suhardi, MH, Kepala Bappeda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, para pinpinan SKPD, camat, Kades dan 190 undangan lainnya.

Bupati dalam sambutannya mengatakan kegiatan Musrenbang RKPD sangat penting dilakukan dan merupakan forum tahunan untuk mengakomodir usulan kegiatan yang berpihak kepada kepentingan masyarakt bukan pada kelompok-kelompok tertentu.

Menyoroti Indek Pembangunan Masyarakat (IPM) di Kabupaten Lombok Utara menurut Bupati, pada tahun 2009 tercatat sebesar 57,79 poin maka pada tahun 2011 dapat mencapai 60,93 poin. Peningkatan selama kurun waktu tersebut di akui oleh BPS sebagai peningkatan paling progresif di antara kabupaten lain di NTB. Pada sektor Kesehatan di tahun 2012 diwujudkan kabupaten Lombok Utara sebagai Kabupaten AKINO (Kematian ibu nol).

Sekretaris BAPPEDA NTB Drs. H.M. Husni Thamrin, MM yang mewakili Kepala Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc. mengatakan kegiatan Musrenbang menjadi penentu arah kebijakan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2013 di KLU.

GITA SWARA FM

Koslata Dan Oxfam Fasilitasi Pelatihan Tanggap Bencana Untuk Dinas/SKPD KLU

Lombok Utara – “Koordinasi Lintas Dinas Terkait Kebencanaan Masih Lemah”

Tanggap bencana – Photo Ilustrasi

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koslata menyebutkan tingkat koordinasi dan respon sejumlah dinas instansi/SKPDyang terkait penanggulangan dan tanggap kebencanaan di Lombok Utara masih lemah dan belum sinergis.

Sehingga berdampak pada lamban nya penanganan korban bencana dan tindaklanjut rehabilitasi fisik dilokasi kejadian hingga minimnya pemenuhan kebutuhan para korban pasca bencana seperti lambannya relokasi warga korban longsor Teluk Nara dan Krujuk, kecamatan Pemenang dan puluhan Korban banjir Rob Sukadana, Bayan.

Untuk itu Koslata bekerjasama dengan Yayasan Oxfam Australia, sebuah lembaga yang berkonsentrasi dalam hal kebencanaan, selama sepekan kedepan dari tanggal 25 februari- 1 Maret 2013, memfasilitasi pelatihan penguatan kapasitas dan reaksi cepat para aparatur dinas/SKPD dalam setiap kejadian bencana.

Divisi penguatan Kapasitas Untuk Keamanan dan Sumber pangan pada yayasan Oxfam dan Koslata, Susilo Budi Sulistiyo kepada media,  disela pelatihan di Gangga menyatakan,  berdasarkan pendampingan dan study kasus pada beberapa kejadian bencana di Lombok Utara, ditemukan kendala dimana pihak aparatur pemerintahan masih belum mampu mengelola situasi darurat bencana.

Dalam beberapa kejadian bencana seperti bencana longsor Pusuk, banjir Rob di Pemenang dan Di Bayan. Fungsi koordinasi antar lembaga dinas belum berjalan dimana data kejadian, jumlah korban harta benda dan jiwa masih bermasalah bahkan antar lembaga masih saling tidung tanggungjawab dan dan terkesan jalan sendiri.

Pelatihan itu ditegaskan Susilo, dihajatkan untuk mengenalkan sekaligus membangun penerapan manajemen situasi darurat kebencanaan dimasing-masing dinas/SKPD agar para aparatur bisa membangun komunikasi dan koordinasi menjadi lebih simultan dan sinergis.

Kegiatan pelatihan itu diikuti oleh sejumlah aparat dinas yang secara struktural menangani tanggap darurat pra hingga pasca bencana diantaranya iyaitu BPBD, Dinas PU Tamben, Dikes dan Dinas sosial. Kegiatan itu diharapkan dapat menjadi wahana penguatan kapasitas dan peningkatan kemampuan dan koordinasi antar semua dinas terkait kebencanaan. (ntb7)